Taufik Abdullah lahir pada 3 Januari 1936, di Bukittinggi, Sumatra
Barat, Hindia Belanda. Dia sejarawan terkemuka Indonesia saat ini dan
pernah menjabat sebagai ketua LIPI periode 2000-2002 dan wakil presiden
Asosiasi Sosiologi Internasional Dewan Riset Sosiologi Agama.
Taufik
memperoleh gelar kesarjanaannya dari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra
& Kebudayaan UGM Yogyakarta (1961). Menyelesaikan pendidikan tingkat
doktor di Universitas Cornell, Ithaca, Amerika Serikat (1970), dengan
disertasi: Scholl and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra. Karya disertasinya ini kemudian diterbitkan oleh Universitas Cornell pada 1971.
Sebagai
sejarwan, Taufik sangat aktif menulis di berbagai media masa. Atas
ketekunan dan kualitas karyanya itu, pada 2009 Taufik memperoleh gelar doctor honoris causa dari Universitas Indonesia.
Sejarawan Taufik Abdullah.
Mengenai
penggantian slogan Bukittinggi dari kota pariwisata menjadi kota
perjuangan, Taufik menyatakan mendukung sekali. Apalagi, selama ini
posisi penting kota itu sebagai ibu kota negara Republik Indonesia (RI)
semasa perang kemerdekaan memang sengaja dilupakan sebagai akibat sikap
negara yang serakah.
"Posisi penting Bukittinggi itu tidak hilang
hanya dilupakan. Semasa pemerintahan Presiden Sukarno dan Soeharto,
negara ini memang tidak puas hanya sekadar melakukan penguasaan secara
ekonomi dan politik, tapi juga ingin melakukan penguasaan ingatan
kolektif atas sebuah kesadaran," katanya.
Bagaimana posisi penting Bukittinggi bagi perjuangan bangsa Indonesia?
Begini,
Sumatra Barat mempunyai peranan penting semenjak awal abad ke-20. Pada
1901 terbit sebuah majalah di Padang yang bernama Insulinde.
Majalah ini mempunyai 'pembantu' (koresponden—Red) di seluruh Sumatra
dan Jawa. Majalah ini terbit selama empat tahun. Kebetulan dulu, saya
temukan majalah itu ditumpukan arsip di Perpustakaan Leiden. Saya
temukan majalah itu ketika belum diberi nomor untuk pengarsipan. Majalah
itu langsung saya bawa ke luar untuk saya baca.
Bila saya lihat,
pesan majalah itu hanya ada dua saja: bahwa kita harus masuk ke dalam
dunia maju dan kita terlibat dalam proses kemajuan. Jadi, masalah
kemajuan yang ditekankan. Nah, dalam sisi lain, harap diketahui saat itu
Sumatra Barat adalah satu-satunya daerah di Hindia Belanda yang tidak
diminta membayar pajak. Mengapa? Ini sebagai imbas dari Perang Padri
yang mana saat itu Belanda mengatakan: Kedatangan kami (Belanda—Red) di
Sumatra Barat tidak akan memerintah dan hanya untuk berdagang. Dan tak
usah pula membayar pajak, tapi komoditas tanaman seperti kopi harus
dijual kepada kami.
Namun, pada 1860-an, harga kopi merosot sehingga urang awak memilih tanaman komoditas yang lain. Maka, Belanda krisis di Sumatra Barat dan memutuskan menarik belasting
(pajak). Nah, orang-orang berada di kampung-kampung, terutama kaum adat
dan ninik mamak dan para ulama keberatan. Orang terpelajar di Padang
kemudian memprotesnya dan mereka malah meminta agar Belanda membuat
sekolah. Akibat protes anti-belasting itulah kemudian meletus
berbagai Perang Kamang, Perang Magopoh, dan perang sejenis lainnya. Pada
peristiwa itu banyak orang yang kemudian digantung dan ditembak. Ini
terjadi pada 1908.
Setelah itu, orang Minang sadar bahwa untuk
melawan Belanda tak bisa dilakukan dengan kekuatan otot atau senjata
semata. Sejak itu orang Sumatra Barat terbanyak dalam bersekolah. Jadi
pada 1912, Sumatra Barat adalah salah satu daerah tertinggi yang
penduduknya bersekolah. Pesaingnya hanya Minahasa. Dari seribu orang di
Sumatra Barat yang bersekolah 50 orang, tapi di daerah lain yang
bersekolah hanya lima orang.
Lalu, apa yang kemudian timbul akibat warganya begitu terdidik?
Ya, di Padang kemudian muncul perdebatan antara kaum muda dan kaum tuo
(tua—Red). Ini terjadi mulai tahun 1910-an itu. Jadi, perdebatan antara
kelompok modernis dan tradisional, mereka berbagi hal, mulai dari soal
agama hingga sosial. Dari mereka yang mendukung tradisi hingga yang
berpikir pada kemajuan.
Nah, pada 1920, berdirilah Perguruan
Thawalib di Padang Panjang. Maka sejak itu, Padang Panjang menjadi pusat
kegiatan. Sebagian orang-orang Thawalib tergelincir pada paham komunis
dengan mendirikan Majalah Pemandangan Islam dan Djago-Djago.
Akibatnya, setelah kemudian terjadi pemberontakan Komunis di Silungkang
pada 1927, banyak tokoh-tokoh mereka ini ditangkap dan dibuang ke
Digul.
Pada saat yang sama, kemudian masuk paham Muhammadiyah.
Ajaran ini segera merebak dan diterima dengan luas. Cuma bedanya, kalau
di Jawa organisasi ini antipolitik, Muhammadiyah di Sumatra Barat malah
berpolitik. Dan, di sinilah Bukittinggi kemudian mulai menunjukkan
perannya.
Apa peran yang telah dimainkan di Bukittinggi?
Jadi
pada 1930, diadakanlah Muktamar Muhammadiyah di Bukittinggi. Ini
merupakan Muktamar Muhammadiyah terbesar yang pernah dilakukan semenjak
organisasi ini berdiri. Ribuan orang hadir. Ini karena memang
Muhammadiyah sangat cepat berkembang di Sumatra Barat.
Oh ya, kalau begitu, apa yang menyebabkan Muhammadiyah cepat berkembang di Sumatra Barat?
Itu
karena orang Minangkabau sudah lama berdebat soal pembaruan agama.
Sejak 1900 mereka sudah berdebat soal ini. Akibatnya, ajaran
Muhammadiyah mudah benar masuk ke dalam benang orang Minangkabu. Nah,
dalam mukatamar itu dibuat keputusan Muhammadiyah bukan organisasi
politik. Dan, ini bertentangan dengan organisasi Muhammadiyah di Sumatra
Barat yang berpolitik. Adanya putusan, orang-orang Muhammadiyah yang
berpolitik menyatakan ke luar dari organisasi ini.
Mereka yang
keluar itu mendirikan Perhimpunan Muslimin Indonesia (Permi) dengan
ideologi Islam dan kebangsaan. Permi menjalankan kebijakan nonkooperasi
dengan Belanda dengan tujuan Indonesia merdeka dan mulia. Nah, Permi ini
menguasai perpolitikan di Sumatra Barat, Tapanuli Selatan, dan Aceh
Selatan. Mereka 'berteman baik' dengan Partindo. Maka sejak itulah,
yakni pada 1930, Bukittinggi menjadi pusat pergerakan politik. Pada
periode itulah novel-novel yang bersifat politik terbit. Ini, misalnya,
novel Meraih Sukma dan Tamar Jaya.
Di sini
kemudian lahir, misalnya, Rasuna Said, Mukhtar Lutfi, dan Rasmilah
Ismail. Permi juga mendirikan sekolah-sekolah. Tapi pada 1933,
tokoh-tokoh Permi, seperti Muchtar Lutfi, Iljas Jakub, dan Djalaludin
Thaib dibuang ke Digul, Papua. Gafar Ismail sedikit beruntung tidak
dibuang ke Digul, tapi dibuang di Jawa.
Situasi perjuangan di
Bukittinggi terus meluas hingga tiba zaman Jepang. Saat itu, Indonesia
dibagi dalam tiga komando. Sumatra dan Tanah Semenanjung (Malaysia)
berada dalam satu komando, di samping dua lainnya, yakni komando Jawa
dan Indonesia bagian timur. Nah, yang dijadikan pusat komando di Sumatra
dan Tanah Semenanjung itu adalah Bukittinggi. Letak Bukittinggi dipilih
kan lebih strategis. Beda dengan Padang yang gampang diserbu dari arah
laut. Apalagi, letaknya di tengah Pulau Sumatra. Peninggalan Jepang
masih tersisa dengan adanya gua pertahanan (gua Jepang).
Bagaimana peran Bukittinggi pada zaman revolusi kemerdekaan?
Pada
waktu awal revolusi, ibu kota Sumatra memang masih di Padang. Tapi
ketika diserbu, ibu kotanya pindah ke Bukittinggi yang saat itu
statusnya hanyalah sebagai residen. Pada 1948 atau Agresi Belanda I,
dalam satu kunjungannya Kota Prapat sebagai pusat Provinsi Sumatra, Bung
Hatta memutuskan memindahkan pusat provinsi ke Bukittinggi. Keputusan
ini dilakukan setelah melihat Medan dikuasai Belanda. Jadi, praktis
semenjak 1948 itu Bukittinggi menjadi ibu kota Sumatra.
Maka, di
Bukittinggi saat itu berkumpul semua pejabat Pemerintah Provinsi Sumatra
(kelak kemudian Sumatra dibagi menjadi tiga provinsi). Maka, sejak
itulah (Agresi Belanda I) Bukittinggi menjadi salah satu pusat
pemerintahan. Apalagi, Bung Hatta tinggal juga di situ. Beliau tinggal
di sebuah rumah besar selama beberapa bulan (rumah itu kini dikenal
sebagai Istana Bung Hatta).
Memang sejak Perjanjian Renvile, Bung
Hatta sudah melihat bahwa sewaktu-waktu posisi Indonesia yang saat itu
berpusat di Yogyakarta akan repot bila diserang Belanda. Oleh karena
itu, Bung Hatta tinggal beberapa waktu di Bukittinggi untuk
mempersiapkan Bukittinggi menjadi ibu kota negara bila Yogyakarta jatuh
ke tangan Belanda. Jadi, persiapan kota ini menjadi ibu kota negara
sudah dilakukan sejak awal 1948. Perkembangan politik nasional memang
bergerak sangat cepat dan dinamis. Maka, Bung Hatta melakukan antispasi
bila muncul situasi terburuk.
Bung Hatta mempersiapkan
Bukittinggi sebagai ibu kota negara RI berlangsung hingga menjelang
Agresi Belanda II. Jadi, waktu itu Bung Hatta bolak-balik
Yogyakarta-Bukittinggi. Nah, pada saat akhir menjelang Agresi Belanda
II, menteri Sjafruddin Prawiranegara datang. Karena situasi Yogyakarta
genting, Bung Hatta dipanggil pulang ke Yogyakarta. Maka, tinggal lah
Sjafruddin sendirian di Bukittinggi.
Tak lama setelah Bung Hatta
sampai di Jogja, kota itu pun diserang Belanda (Agresi Belanda II
dimulai 19 Desember 1948). Dan pada hari yang sama dengan penyerbuan di
Yogyakarta, Bukittinggi juga diserbu Belanda. Rupanya, Belanda tahu
bahwa kota ini akan dijadikan ibu kota negara bila situasi memburuk.
Akibat
penyerbuan itu, para pejabat negara seperti Sjafrudin mengungsi ke
pedalaman Sumatra Barat, yakni sekitar wilayah Halaban. Nah, karena
Bukittinggi sudah diserbu, Sjafruddin pada dua hari kemudian, 21
Desember 1949, mengumumkan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik
Indonesia (PDRI). Pengumunan ini sangat penting karena Yogyakarta sudah
jatuh ke tangan Belanda dan pejabat penting, seperti Presiden Sukarno
dan Wakil Presiden ditangkap.
Pada saat itu, Panglima Angkatan
Perang Belanda Jenderal Spoor sudah mengatakan Republik sudah tidak ada.
Tapi, tiba-tiba muncul pernyataan dari orang-orang yang datang untuk
mengungsi dari Bukittinggi ke Halaban, yang mengumumkan bahwa Republik
Indonesia masih ada. Jadi, ketika Yogyakarta sudah diduduki, PDRI
langsung berdiri. Jadi, begitu Yogyakarta jatuh, Bukittinggi tampil.
Dan, antisipasi ini sudah dipersiapkan cukup lama oleh Bung Hatta.
Mengapa sejarah Bukiitinggi sebagai ibu kota negara sepertinya hilang dari ingatan bangsa Indonesia?
Saya
kira itu tidak hilang, tapi dilupakan saja. Dalam hal ini saya sering
mengkritik. Pertama kali kritikan saya ini dikatakan di luar negeri dan
dimuat sebuah majalah berbahasa Inggris di sana. Saat itu saya katakan:
Demokrasi Terpimpin ala Sukarno itu dan Orde Baru ala Soeharto itu
adalah cerminan dari sebuah negara yang serakah (greedy state).
Jadi, negara yang tidak puas hanya sekadar melakukan penguasaan secara
ekonomi dan politik, tapi juga ingin melakukan penguasaan ingatan
kolektif atas sebuah kesadaran. Untuk itulah, demokrasi terpimpin
melakukan indoktrinasi Manipol Usdek.
Hal yang sama juga
dilakukan oleh Pak Harto beberapa tahun kemudian setelah dia berkuasa.
Indoktrinasi ala Orde Baru ini dilakukan dengan P4 (Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila). Jadi, di dua pemerintahan itu dengan
mengatasnamakan negara, maka merekalah yang menentukan mana yang harus
diingat dan mana yang harus kita lupakan. Ini, misalnya, rakyat hanya
diminta mengingat peristiwa 11 Maret dan 1 Maret, yakni ketika Pak Harto
dilantik jadi presiden dan serangan umum ke Yogyakarta. Sedangkan,
peristiwa pembunuhan di sekitar tahun 1965 dilupakan.
Nah, untuk
PDRI baru diperingati pada akhir 1990-an. Bahkan, pada buku sejarah
resmi peristiwa PDRI hanya ditulis dalam dua kalimat. Ini karena bagian
sejarah itu dikuasai oleh Nugroho Notosusanto, kepala sejarah TNI.
Jadi,
hilangnya ingatan atau dilupakan sejarah Bukittinggi dan PDRI ini dari
sikap negara yang serakah. Memang tidak menghilangkan sejarah, tapi
melupakannya dari ingatan publik. Biasanya sikap mengingat kembali apa
yang telah dilakukan setelah terjadinya pergantian kekuasaan. Jadi,
jangan sekali-kali melupakan sejarah, apalagi sampai menghilangkannya!
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/06/nhprrw-negara-serakah-indonesia-melupakan-sejarah